KONTAK KAMI
 
Nama
Instansi
No. HP
Email
Komentar/Pertanyaan
Isikan Teks pada Gambar di bawah     ke dalam input box
 
 
   
Keterangan :
  • Nama, Instansi, No. HP, email, dan komentar/pertanyaan harus diisi
  • Silahkan menuliskan komentar, saran, dan kritik untuk pengembangan website dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  • Jangan lupa mengisikan kode CAPTCHA (huruf dan angka acak) yang tertera dalam form ini, supaya pesan yang dikirim sampai ke server kami
  • 05 Jun 2014, 09:11:09
    Sutejo ( diperta sidoarjo )
    Komentar Ass.. mohon diemailkan resume rapat koordinasi KP3 DI Gd D tGL 3-4 JUNI 2014 krn copy flash disk tidak terbaca trims
    Jawaban

    Yth. Sutejo

    Resume rapat koordinasi KP3 DI Gd D tGL 3-4 Juni 2014 masih dalam penyempurnaan dan pengesahan, lebih lanjut silahkan menghubungi kontak person yang kami kirim mellaui email.

    Terimakasih


    02 Jun 2014, 09:07:01
    Indradiawan, S.Pd ( Himpunan Petani Kabupaten Sumbawa (NTB) )
    Komentar Assalamu'alaikum... kami dari segenap petani kabupaten sumbawa Prop. NTB ingin mengetahui kejelasan tentang program pencetakan sawah baru 2014, berhubung pada tahun 2014 kami mendapat Informasi bahwa kabupaten sumbawa mendapat jatah seluas 3000 HA, namun Pihak Dinas Pertanian kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa anggaran untuk pencetakan sawah baru sebenarnya sudah di DIPA kan akan tertapi program tersebut tidak dapat dilaksanakan yg dikarenakan lahan tidak ada yg sesuai dgn PEDUM karena ada perubahan pada PEDUM 2014 yaitu hilangnya poin Lahan tada Hujan, sementara berdasarkan pemahaman kami tentang pedum tersebut neskipun poin lahan tada hujan dihilangkan tetapi poin lain mengatakan bahwa yg penting ada saluran Irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi pedesaan, dan atau memiliki sumber Air dan sedang direncanakan dibangun Saluran irigasiNya. Nah berdasakan dari hal tersebut wilayah yg kami ajukan untuk pencetakan sawah baru mayoritas/ rata-rata memiliki sumber air.
    Jawaban

    Yth. Indradiawan, S.Pd

    Kami ucapkan terima kasih atas respon Bapak terhadap kegiatan Perluasan Sawah. Terkait pertanyaan Bapak, maka kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

    1. Mulai tahun 2014, sesuai arahan dari pimpinan, sawah tadah hujan tidak lagi masuk dalam kategori kegiatan perluasan sawah yang dibiayai oleh APBN.
    2. Kami telah menetapkan bahwa setiap lokasi yang diusulkan harus memiliki kejelasan sumber air, sehingga lahan sawah yang dihasilkan dari kegiatan perluasan sawah tidak hanya mengadalkan air hujan dan bisa ditanam minimal dua kali dalam setahun.
    3. Selain memiliki sumber air, direkomendasikan agar pada setiap lokasi yang direncanakan untuk perluasan sawah memiliki kejelasan rencana pembuatan infrastruktur pengairannya sesuai dengan kondisi sumber airnya, agar sumber air yang ada bisa dimanfaatkan untuk pertanaman setelah sawah baru selesai dibuat, sehingga kami tidak merekomendasikan penempatan kegiatan perluasan sawah pada lokasi yang belum memiliki kejelasan rencana pembuatan infrastruktur pengairannya, walaupun lokasi tersebut memiliki sumber air.
    4. Kewenangan penetapan lokasi dan petani ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan masukan dari Dinas Pertanian setempat. Fungsi kami di Ditjen PSP adalah melakukan alokasi anggaran berdasarkan norma, standar dan kriteria kegiatan. Sehingga kelanjutan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada keputusan PPK berdasarkan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten. Jika dinilai bahwa lokasi atau penerima manfaat kegiatan tidak sesuai dengan norma, standar dan kriteria kegiatan, akan sangat mungkin PPK tidak melanjutkan kegiatan. Karena pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan kriteria kegiatan dapat menimbulkan permasalahan dan konsekwensi hukum dikemudian hari.
    5. Hasil verifikasi SID cetak sawah kabupaten Sumbawa yang telah dilakukan, calon lokasi cetak sawah tahun 2014 sebagian besar merupakan lahan tadah hujan.
    6. Mengingat hal tersebut diatas maka dilakukan penundaan kegiatan cetak sawah di kabupaten Sumbawa tahun 2014 dan akan dilakukan verifikasi ulang untuk rencana alokasi cetak sawah tahun 2015.

    Terimakasih


    02 Jun 2014, 03:39:51
    Wira Setiawan ( PT. Jaya Warindo )
    Komentar Saya mau menanyakan jenis biocide yang diijinkan dan jumlah maksimumnya di agrochemical pestisida. Untuk hal tersebut, saya harus menanyakan kepada siapa dan berapa nomor telponnya. Terima kasih
    Jawaban

    Yth. Wira Setiawan

    Terkait teknis pestisida silahkan menghubungi Direktorat Pupuk dan Pestisida 021-7810044.

    Terimakasih


    31 May 2014, 07:56:34
    iswandi ( Gapoktan Tani Makmur Kelurahan Tualang Serdang Bedagai SUMUT )
    Komentar kegiatan program prasarana dan sarana pertanian di kabupaten serdang bedagai sudah sangat baik dan sangat di terima oleh petani karena mereka yang mengelola kegiatan tersebut... dan kami memohon untuk ditambah kuota anggarannya ke kabupaten serdang bedagai sehingga dapat menunjang peningkatan hasil panen kami...terimakasih
    Jawaban

    Yth. Iswandi

    Terimakasih atas informasi dan apresiasinya, untuk kegiatan selanjutnya silahkan berkonsultasi dan mengajukan usulan ke Dinas Pertanian kabupaten setempat.

    Terimakasih


    30 May 2014, 08:41:00
    heri prasetyo ( badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kab. kediri )
    Komentar Assalamu'alaikum... saya heri PPL kab.kediri.. mohon informasi apakah program slptt padi hibrida th. 2014 secara nasional di tiadakan/dicancel?apakah ini ada akibat adanya terkait inpres no.4 th. 2014 ttg efisiensi anggaran apbn 2014?dan apakah quota slptt padi non hibrida juga di kurangi alokasinya?kenapa disaat poktan kami buka rekening, pengumuman ttg di tiadakanya sl padi hibrida sgt mendadak?thanks
    Jawaban

    Yth. Heri Prasetyo

    Untuk informasi terkait program slptt padi hibrida th. 2014 silahkan menghubungi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  Jalan AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan 1250 Kotak Pos 7264 & 7301/JKS PM, Telepon (021) 7895652, mengingat kegiatan SLPTT Padi Hibrida merupakan Tupoksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

    Terimakasih


    28 May 2014, 09:25:15
    Tan Ann Nye ( Thor Specialties Sdn Bhd, Malaysia )
    Komentar We would like to know if preservative actives used in liquid agrochemical products need to be registered in Indonesia. If yes, what is the document we should refer to?
    Jawaban

    Dear Mr. Tan Ann Nye

    All agrochemical products need to be registered in Indonesia.
    You can refer to Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (in Bahasa Indonesia)

    Thank You


    26 May 2014, 09:07:15
    David ( PT. Trimitra Lestari )
    Komentar Saya ingin menanyakan dimana saya bisa mendapatkan atau membeli buku " Pestisida untuk Pertanian dan Kehutanan" terbaru dan daftar harga buku yang berhubungan dengan Pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet.
    Jawaban

    Yth. David

    Untuk informasi terkait Buku Pestisida terdaftar tahun 2013 lebih lanjut silahkan menghubungi Direktorat Pupuk dan Pestisida 021-7810044.

    Sedangkan informasi buku yang terkait dengan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet silahkan menghubungi Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan - Jakarta Selatan 12550 - Indonesia Telp. : (021) 7815380 - 4 Fax : (021) 7815486-7815586. Email : ditjenbun@deptan.go.id

    Terimakasih


    26 May 2014, 08:40:57
    M.arif setiawan ( Kantor Ketahanan Pangan,Kab.Tanjung Jabung Barat )
    Komentar Assalamualaikum .. pak kami mohon petunjuk tentang pelaksanaan Musrenbang serta Buku Panduan nya,terima kasih
    Jawaban

    Yth. M. Arif Setiawan

    Musrenbangtan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, silahkan berkonsultasi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A Lantai 4 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. 021- 780 4156, Fax. 021- 780 4156.

    Terimakasih


    25 May 2014, 11:03:42
    MUHAMAD SAIFULLAH ( lembaga jejak kasus (MEDIA ) )
    Komentar Kami mewakili masyarakat petani,dan juga kelompok tani, kecamatan,Bangorejo kabupaten, Banyuwangi,,kelompok tani Cisadane..terkait bantuan yang kurang transparan penyalurannya oleh dinas. berapakah bantuan untuk pembelian pupuk anggaran 2014, bantuan SRI yang berupa pupuk organic. karna petani harus beli seharga 80 ribu perpaket. tolong kasih solosi.
    Jawaban

    Yth. Muhammad Saufullah

    Salah satu mekanisme pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP adalah melalui transfer dana dari dana Tugas Pembantuan ke kelompok tani penerima manfaat yang ditetapkan sesuai rekomendasi Tim Teknis di daerah. Penggunaan dana oleh kelompok tani sesuai dengan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) yang disepakati melalui musyawarah kelompok. Pencairan anggaran dari rekening kelompok terlebih dahulu dilengkapi persetujuan dari dinas pertanian kabupaten setempat (contra sign). Dengan demikian seharusnya pelaksanaan penyaluran anggaran maupun realisasi kegiatannya transparan. Lebih jelas silahkan membaca pedoman teknis kegiatan khususnya SRI pada menu PEDOMAN di http://psp.deptan.go.id.

    Terimakasih


    24 May 2014, 02:59:56
    yusef ( distan kab. barito timur kalteng )
    Komentar degan adanya relokasi anggaran di kemtan..sehingga beberapa kegiatan opla satker 149120 TP. Kab. Barito Timur kalteng,...yang masih dalam proses pemberkasan(CLCP, lokasi(koordinat), spek fisik dll terpaksa kami batalkan. keterlambatan pemberkasan karena penetapan lokasi dan kelompok perlu ketepatan dan kecermatan agar kegiatan sesuai dengan prosedur, belum lagi birokrasi dan sosek masyarakat/keltan yang jg menjadi tantangan dalam penyelesaian/percepatan pemberkasan. jika memang dipangkas ya....apa boleh buat...kami barusan koordinasi ke distan prov. juga dah angkat tangan...membantu kami....thanks
    Jawaban

    Yth Yusef

    Realokasi anggaran Kementerian Pertanian merupakan kebijakan yang tidak dapat dihindari oleh Ditjen PSP, realokasi dilakukan pada kegiatan yang belum direalisasikan di lapangan yang disebabkan oleh keterlambatan proses dan sebagainya, apabila target realisasi kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara Dinas Pertanian penanggungjawab kegiatan dengan Dirjen PSP dilaksanakan dengan tepat dan sebaik-baiknya maka realokasi tidak akan terjadi pada kegiatan bersangkutan, mengingat realokasi hanya dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan saat realokasi.

    Terimakasih


    user statistic
    33786
    Hits Hari Ini 22
    Total Hits33786