Senin, 2 September ,8:30 pm

Konsolidasi Hasil Pembangunan PSP TA. 2012 Dan Workshop Penyelesaian Asset Satker In Aktif

Rumusan Sementara Konsolidasi Hasil Pembangunan PSP TA. 2012 Dan Workshop Penyelesaian Asset Satker In Aktif Ditjen PSP Pertemuan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Dan Workshop Penyelesaian Aset Satker In Aktif Ditjen PSP dilaksanakan pada tanggal 11-13 Nopember 2012 di Hotel Saphir, Yogyakarta. Pesertanya terdiri atas Kepala Bidang yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Lingkup Pertanian seluruh Indonesia dan petugas SIMAK BMN pada Dinas lingkup Pertanian yang menangani satker in aktif yang membawa aset, serta narasumber baik para pejabat eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian maupun dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Adapun hasil Pertemuan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Dan Workshop Penyelesaian Aset Satker In Aktif Ditjen PSP dapat dirumuskan sebagai berikut :

  1. Dinas lingkup Pertanian Propinsi maupun Kabupaten/ Kota tetap dan senantiasa ber komitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan baik dan berorientasi kepada output dan outcome.
  2. Berdasarkan hasil rekapitulasi penyampaian laporan SAI, MPO maupun Form PSP sampai tanggal 9 Nopember 2012 rata-rata realisasi keuangan kegiatan Dana Dekonsentrasi 66,13 % dan Dana Tugas Pembantuan 87,17 %. Oleh karena itu perlu dilakukan akselerasi atau percepatan pelaksanaan kegiatan agar tercapai realisasi 100% pada 31 Desember 2012 khususnya kegiatan yang dipantau UKP-4. Jika target tersebut tidak tercapai maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan dinilai berkinerja buruk dengan raport merah.
  3. Sebagai upaya pengembangan prasarana dan sarana pertanian mendatang, laporan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki peran kunci dalam perumusan kebijakan, karena hal tersebut merupakan alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan. Karenanya, laporan pelaksanaan kegiatan memiliki fungsi strategis sebagai informasi yang menggambarkan kinerja suatu instansi dan juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan fungsi pertanggung jawaban.
  4. Pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PSP diawasi oleh auditor internal dan auditor eksternal. Temuan yang ada dapat berupa Kerugian Negara (KN) dan ada yang berupa temuan Administrasi. Sisa kerugian Negara terkait Ditjen PSP sampai saat ini sebesar Rp. 11,67 Milyar yang terdiri dari kerugian negara awal sebesar Rp. 27,32 Milyar serta penyelesaian sampai awal bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15,65. Hal ini akan selalu menjadi catatan dalam kinerja Ditjen PSP jika tidak dituntaskan. Oleh karena itu Kami senantiasa berperan aktif dan berpartisipasi mencapai penyelesaiannya.
  5. Sebagai upaya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas temuan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 apabila tidak ada perkembangan penyelesaian sampai batas waktu tanggal 24 Nopember 2012 maka alokasi anggaran TA. 2013 pada Kabupaten/ Propinsi yang bersangkutan akan diblokir / di “nol” kan.
  6. Beberapa hal penting yang akan ditindaklanjuti terkait dengan upaya peningkatan kinerja kegiatan ke depan adalah sebagai berikut :
    1. Meningkatkan penyerapan anggaran (fisik dan keuangan) kegiatan tahun 2012;
    2. Melakukan evaluasi per program, segala sesuatu yang menjadi kendala dan mengupayakan langkah-langkah percepatannya, berikut hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya;
    3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  7. Melaksanakan kegiatan TA. 2013 sebaik mungkin dengan memperhatikan Pedoman Umum dan peraturan yang berlaku.
  8. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada masing – masing kegiatan mengacu kepada kerangka pengendalian yang mencakup 5 (lima) pisau analisis yaitu, pertama Lingkungan Pengendalian, kedua Penilaian Resiko, ketiga Kegiatan Pengendalian, keempat Informasi dan Komunikasi, dan kelima Pemantauan. Oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian di lapangan, pedoman teknis, Juknis, Juklak pada TA. 2013 harus melampirkan check list SPI.
  9. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pupuk Bersubsidi penting dan perlu diupayakan penyediaan dan penyalurannya sesuai kebutuhan guna mendukung peningkatan produksi pangan serta menghindari penyimpangan peredaran pupuk di pasaran (pupuk palsu). Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya pupuk bersubsidi sampai tingkat petani secara 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.
  10. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) PUAP penting dan perlu diwujudkan pengelolaan keuangannya yang transparan, dan akuntabel, serta menekan terjadinya penyimpangan hingga dicapainya pemanfaatan dana PUAP secara efektif dan efisien. Karenanya sebelum penyaluran dana BLM PUAP penting dan perlu melaksanakan pelatihan serta pendampingan oleh PMT dan Penyuluh.
  11. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan (perluasan sawah, SRI, optimasi lahan dan UPPO) penting dan perlu diwujudkan pengelolaan keuangannya yang transparan dan akuntabel serta menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelanggaran norma, standar, prosedur dan kriteria (teknis dan administrasi) dapat dihindari.
  12. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kegiatan Jaringan Irigasi penting dan perlu diwujudkan pengelolaan keuangannya yang transparan dan akuntabel serta menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, sehingga pemanfaatan dana pengembangan jaringan irigasi dapat diserap dengan baik.
  13. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kegiatan Alat dan Mesin Pertanian penting dan perlu diwujudkan pengelolaan keuangannya sehingga asset negara dimaksudkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, dan secara administratif dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang diimplementasikan di antaranya :
    1. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan untuk mendukung 4 target utama pembangunn pertanian;
    2. Menyediakan alsintan sesuai dengan kebutuhan serta standar dan spesifik lokasi;
    3. Meningkatkan pengawasan jenis, jumlah dan mutu alsintan serta suku cadangnya;
    4. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan UPJA dan bengkel alsintan;
    5. Mengkawal dan memberikan pendampingan pemanfatan alsintan;
    6. Meningkatkan kompetensi SDM bidang alsintan;
    7. Mengembangkan sistem database alsintan.
  14. Dinas lingkup Pertanian Propinsi/ Kabupaten/ Kota senantiasa melakukan pendataan, pengecekan, dan menganalisis kontribusi pembangunan kegiatan PSP terhadap peningkatan produksi padi nasional, peningkatan Indeks Pertanaman dan komoditas lainnya. Ekspose upaya tersebut sekaligus dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja setiap Dinas lingkup Pertanian Propinsi.
  15. Sesuai PMK 125 Tahun 2011 aset pada satker in aktif diselesaikan melalui :
    1. Penyerahan asset kepada satker aktif yang dalam hal ini adalah satker Dekonsentrasi dengan disertai Berita Acara Serah Terima asset dan Berita Acara Pinjam Pakai;
    2. Mengacu SK Menteri Pertanian Nomor 671 Tahun 2012, satker in aktif melakukan usulan hibah atas asset yang diperoleh sebelum tahun 2011 ke KPKNL dengan batas waktu 31 Desember 2012;
    3. Satker mengusulkan penghapusan BMN yang dinyatakan tidak ditemukan (BA 04) atau dengan catatan lain-lain (BA 05) kepada KPKNL setempat berdasarkan KMK 271 Tahun 2011
  16. TEMUAN BPK ATAS SELISIH PENCATATAN BMN Penyelesaian atas selisih pencatatan BMN dilakukan melalui Verifikasi Validasi berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk diterbitkan Berita Acara Verifikasi Validasi.
  17. TEMUAN BPK ATAS ASET YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA TANPA DISERTAI BAST / BA PINJAM PAKAI Satker segera melengkapi Berita Acara Serah Terima Barang atau Berita Acara Pinjam Pakai atau Berita Acara Penyerahan Pengelolaan atas asset yang digunakan oleh pihak Ketiga.
  18. ASET EKS PUSAT PEMBIAYAAN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lingkup Ditjen PSP seluruh Indonesia agar membantu pelaksanaan inventarisasi atas aset eks Pusat Pembiayaan meliputi nama pemakai/ pemegang asset, lokasi asset, foto asset dan kondisi asset yang penyelesaiannya akan dilanjutkan TA. 2013.
  19. ASET SALAH AKUN Atas asset Ditjen PSP pengadaan TA. 2006 yang salah akun akan dilakukan IP Ulang setelah ada rekomendasi dari BPK untuk dapat dihapuskan.
Statistik Pengunjung
36459
Hits Hari Ini 5
Total Hits36459